Mengapa Demokrasi tidak Berhasil Diterapkan di Dunia Ketiga? 

Mitos Kesetaraan

Semua orang dianggap sama, rata, berhak menyuarakan aspirasi. Itu berarti menyamakan siapapun, tidak ada beda antara orang kaya dan miskin, bodoh atau intelektual. Manusia mungkin saja “memilih” suara sama, namun mereka berasal dari latar belakang lingkungan berbeda, karakter mereka berbeda. Mengasumsikan adanya kesamaan secara a priori, berarti menganggap semua orang menjangkau keputusan, melek informasi, dan paham mekanisme yang terjadi dalam pemerintahan. Kenyataannya, tidak demikian.
Mengutamakan Popularitas 

Demokrasi selalu mengarah pada salah satu mekanisme “pemilihan”, membawa orang kepada pesta demokrasi, kontes popularitas dan jargon. Secara tiba-tiba, pada musimnya, orang menjadi populis, berusaha merakyat (atau kelihatan dekat kepada rakyat?) dengan membawa misi perwakilan, menjadi penyelamat masa depan orang banyak, dengan menawarkan janji-janji singkat, bukan perbaikan jangka panjang. 

Jika Anda bermain Game of Throne, pasti tahu betapa pentingnya sebuah tembok. Apapun partai dan dinasti yang sedang berjalan, tembok itu harus tetap berdiri, seperti tembok China. Sayangnya, kontes popularitas kurang memperhatikan perbaikan jangka panjang dan kurang menghargai sendi-sendi kebangsaan yang telah lama dibangun para founding fathers, seperti: integritas kebangsaan, kemajuan ekonomi rakyat, ataupun dominasi pemodal lokal. 

Politikus popular, lebih sering fokus pada emosi, bukan pada bangunan nalar politik atau akal sehat daripada mendahulukan signifikansi kebijakan. Bukankah orang sering menjagokan politikus berdasarkan pilihan yang tak masuk akal? Mengapa orang masih menaruh harapan kepada mantan presiden yang pernah berpidato mengutip pahlawan daerah, lalu mengirim tentara ke daerah itu untuk melakukan pembantaian? Mengapa orang masih menaruh harapan kepada mantan presiden yang pernah memamerkan kebersihan partainya namun ternyata partai itu korup? 

Mental Kesukuan 

Demokrasi tidak bisa terlepas dari mental kesukuan (tribal mentality), “orangku” melawan “orangmu”. Meskipun kata “melawan” bisa diganti dengan “atau” ataupun “bersama”, namun mental kesukuan selalu melihat orang lain sebagai bukan “orangku”. Sikap berhadapan ini, dinamai “perjuangan kelas” (class struggle), xenophobia (kebencian terhadap “orang asing”), nasionalisme, hak asasi, dll. 

Sayangnya, ini sifat alami ketika semangat tribal dibentuk berdasarkan kepentingan bernama politik. Memilih (voting) menjadi berdasarkan “sentimen”, bukan karena isu yang digulirkan. Tidak jarang, orang mempraktekkan toleransi dalam bentuk sikap toleransi terhadap kesalahan pemimpinnya sendiri. 

Korupsi 

Demokrasi punya bawaan bernama korupsi. Ini bukan kekeliruan (flaw) dari sistem demokrasi, hanya saja, setiap ada sistem demokrasi selalu ada korupsi. Logikanya sederhana: mesin politik kekuasaan membutuhkan “uang ekstra”, mungkin untuk membayar kampanye, menjalankan hegemoni, ataupun menikmati hasil setelah tidak berkuasa. Korupsi bersifat sistemik, memaksa, dan di segala bidang. Tidak ada alokasi dana tanpa korupsi, tidak ada birokrasi tanpa korupsi. Korupsi bisa berupa penempatan orang, waktu, kesempatan, wilayah, ataupun fasilitas. Semua bisa dikorupsi.

Sistem Penuntutan Hak 

Demokrasi menghasilkan sistem penuntutan hak. Arahnya pada sentimen ataupun ketidakpercayaan jangka panjang. Misalnya, ketika seorang presiden menghapus sebuah departemen, dengan alasan efisiensi anggaran, orang mudah membalasnya dengan kebencian. Atau ketika seorang presiden melakukan “penyesuaian” harga bahan bakar minyak (istilah lain untuk “menaikkan”), orang bisa berbalik tidak akan memilihnya. 

Bahkan sebuah stiker “Piye kabare? Enak Jamanku, To?” bisa membuat generasi sekarang melupakan sejarah kekejaman militerisme dan korupsi masa Orde Baru. Sistem penuntutan hak berasal dari rasa percaya diri pemimpin sekarang (dan para wakil rakyat) sebagai pelaksana (executive) dan perwakilan kedaulatan rakyat (representative). 

Mayoritas versus Minoritas 

Demokrasi bergerak untuk dominasi mayoritas. Minoritas adalah “tetangga sendiri” yang terabaikan. Apa yang disepakati mayoritas, dianggap sebagai suara semua orang (mewakili). Sayangnya, “mayoritas” di sini tidak sekadar jumlah. Sudah lama demokrasi sering merepresentasikan orang sebagai “angka” dan “kalkulasi”. 

Mayoritas juga bisa berarti siapa yang menguasai mayoritas. Apa yang terjadi di ekonomi Aceh, pembantaian Freeport di Papua, intoleransi Islam versus Syi’ah di Sampang, sering dianggap masalah yang bisa ditunda penyelesaiannya, karena ada prioritas masalah berdasarkan kepentingan mayoritas. 

Kekuasaan yang tidak Kembali 

Pemilih, yang konon punya suara, sering tidak lagi memiliki “power” (kekuasaan) dan tiba-tiba berubah menjadi pion. Mereka melihat pejabat korup, tidak segera tersingkap kepada publik, atau justru dimanipulasi media, kita melihat publik sebagai “orang biasa” atau “penonton”. Atau sebaliknya, “kekuasaan” justru dialihkan sementara dalam bentuk “opini”. Seorang pejabat yang sudah jelas tersangka, masih melenggang sebagai pahlawan tanpa tanda dosa. Media massa menjadi tandingan representasi publik, opini menjadi tandingan bagi keputusan hukum, dan rakyat menjadi “suara” yang abstrak, tidak dialami para pemimpin negara. Kekuasaan dari rakyat, kembalikah kepada rakyat? 

Menindas Anak-Cucu 

Demokrasi bisa mengatasnamakan kepentingan untuk melakukan “tugas negara” atau menyelamatkan masa depan. Amerika adalah contoh yang baik bagi demokrasi yang buruk, ketika sekarang (melalui jasa agen pembelot NSA bernama Edward Snowden) ketahuan melakukan pengintaian (surveillance) dan menguping (wiretap) pembicaraan telepon warganya. Praktek pemakaian intelejen, polisi rahasia, misi militer tersembunyi, adalah urusan negara yang sengaja tidak dipublikasi, namun kelak publik harus menerima akibatnya. 

Tidak hanya urusan dunia intelejen, negara melakukan kesepakatan (deal) dan perjanjian (agreement) yang melibatkan masa depan anak cucu, sering tanpa melibatkan informasi yang memadai, misalnya: menyetujui permodalan asing untuk penguasaan telepon seluler, bumi, air, dan kekayaan negara. Jika tiba-tiba kelak negara penganut sistem demokrasi terlibat utang yang harus dibayarkan 48 triliun lebih per tahun, itu karena para penguasa menjalankan tugas. Mereka menyebutnya “kebijakan negara”, dengan catatan: anak cucu yang akan menanggungnya.  

Jika sebuah masyarakat mengalami tingkat “tidak memilih” cukup tinggi, tidak percaya pada pilihan-pilihan yang disediakan, atau menjalani kesehariannya sebagai orang biasa namun sering tidak puas dengan sistem yang ada, tentu ada yang bermasalah dengan sistem demokrasi tersebut. Demokrasi adalah lokalitas yang terjadi dari tempat lain, mendapatkan legitimasi sebagai sistem yang konon paling cocok dengan kenegaraan modern, namun, menjadikannya sebagai sistem universal adalah pilihan orang masing-masing. Sudahkah Anda menentukan sistem politik untuk diri-sendiri? (d)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here