Turiman Fachturahman Nur selama kurang lebih 15 tahun, menguras tenaga dan pikiran, bahkan harta bendanya termasuk rumahnya demi meluruskan sejarah Lambang Negara Garuda Pancasila. 

Ia bercerita mengenai perjuangannya saat mencari saksi-saksi sejarah dan bukti-bukti dukumen asli sketsa gambar Rajawali Garuda Pancasila. Gambar sketsa inilah yang dipastikan dirancang oleh Sultan Hamid II. 

Bahkan dokumen-dokumen penting terkait sejarah lambang negara RI itu berserakan di tempat terpisah. Turiman kali pertama menemukan jejak keberadaan dokumen asli berupa gambar sketsa rajawali garuda pancasila di rumah milik seorang kolektor benda antik bernama H Mas Agung, Ketua Yayasan Idayu, Jalan Kwitang No 24 Jakarta Pusat. “Negara tidak mempunyai dokumen-dokumen penting itu.” ungkap Turiman.

Dia mengaku mendapat info terkait data-data asli tentang sketsa garuda pancasila itu tahun 1999 dari UUN Mahdar Asmadi. “Beliau pernah investigasi tahun 1985, dalam rangka menelusuri file lambang negara untuk tugas makalah hukum tata negara,” ungkapnya.  

Setelah dilakukan pengecekan di rumah Mas Agung, terbukanya sejumlah informasi data-data lain. Turiman menjelaskan kronologis awal mulanya Lambang Negara Garuda Pancasila, sebagai berikut: sebelum Indonesia merdeka tepatnya tanggal 13 Juli 1945 dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, salah satu Panitianya adalah Parada Harahap, mengusulkan tentang lambang negara. 

Usulan tersebut disetujui oleh semua anggota, dan sepakat akan dibahas tersendiri kemudian dalam bentuk Undang-Undang Istimewa yang mengatur tentang lambang negara.

Tahun 1945, sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dibentuk Panitia Indonesia Raya, diketuai oleh Muhammad Yamin dan sekretarisnya adalah Ki Hajar Dewantoro.

“Panitia ini bertugas menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia. Kemudian melakukan kajian tentang lambang negara Indonesia, yaitu data lambang­-lambang burung garuda yang berada di candi-candi di pulau Jawa,” terangnya.  

Di antaranya adalah sketsa gambar yang dikirim oleh Ki Hajar Dewantoro dari Yogyakarta kepada kepada Sultan Hamid II ke Jakarta akhir Januari 1950. “Data sketsa gambar figur garuda di candi-candi dimaksud saat ini telah diserahkan Mas Agung Yayasan Idayu Jakarta, 18 Juli 1974,” ungkapnya.

Tahun 1947 diadakan sayembara rancangan lambang negara oleh Pemerintah yang diadakan oleh kementerian penerangan melalui organisasi seni Lukis seperti Seniman Indonesia Muda (SIM).

Sejumlah pelukis telah menuangkan gagasannya ke dalam bentuk lambang negara, namun sayang sekali kebanyakan pelukis kurang paham hukum-hukum kesejarahan dari tanda lambang negara. Hasilnya tidak satupun, memenuhi kriteria lambang negara. 

Tahun 1949 tepatnya tanggal 30 Desember 1949 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No 2 Tahun 1949 Sultan Hamid II diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Forto Polio RIS. 

Dalam kedudukan tersebut, Sultan Hamid II dipercayakan oleh Presiden Soekarno untuk melakukan perancangan gambar lambang negara, karena tidak ada tugas lain selaku Menteri Negara selain membuat rencana untuk Lambang Negara RIS dan menyiapkan Gedung Parlemen RIS.

Berdasarkan amanah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) 1949 Pasal 3 ayat 3: Pemerintah menetapkan meterai dan lambang negara, maka pada sidang kabinet kedua tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis, Panitia Lambang Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II.

Susunan Panitia Teknis: Muhammad Yamin (Ketua), Ki Hajar Dewantoro (anggota), M.A. Pellaupessy (anggota), Moh. Natsir (anggota), R.M. Ng Purbatjaraka (anggota). “Panitia ini bertugas menyeleksi atau menilai usulan-usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah,” imbuhnya.

Sultan Hamid II teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara tersebut melambangkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia. “Inilah saat moment bersejarah dalam proses perancangan lambang negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara, atas dasar itu Sultan Hamid II mempersiapkan rencana Perisai Pancasila,”

Gambar dokumen rencana perisai Pancasila coretan tangan Sultan Hamid II diserahkan ke Mas Agung Yayasan Idayu, 18 Juli 1974.

Sultan Hamid II secara pribadi mempersiapkan rancangan gambar lambang negara dengan bentuk dasar burung Garuda yang memegang perisai Pancasila, sebagaimana figur garuda dalam mitologi. 

Merujuk keterangan Mohammad Hatta (buku Bung Hatta Menjawab, 1978) halaman 112, bahwa ada 2 (dua) gambar rancangan lambang negara yang terbaik, yaitu pertama dari Sultan Hamid II dan kedua dari Muhammad Yamin, kemudian dalam proses selanjutnya yang diterima oleh Pemerintah dan DPR/parlemen RIS adalah hasil rancangan Sultan Hamid II. 

Adapun yang dari Muhammad Yamin ditolak, karena ada sinar-sinar matahari dan menampakkan sedikit banyak disengaja atau tidak, terpengaruh Jepang. 

Setelah melalui proses pengkajian mendalam, sketsa milik Sultan Hamid yang bisa diterima, namun masih terus mendapat masukan. Dalam buku yang sama pada halaman 108 tersebut Mohammad Hatta menegaskan, bahwa Semboyan Bhinneka, Tunggal Ika adalah ciptaan penulis usulan Bung Karno, setelah merdeka, semboyan itu kemudian diperkuat dengan lambang yang dibuat oleh Sultan Abdul Hamid Pontianak dan diresmikan pemakaiannya oleh Kabinet RIS tanggal 11 Februari 1950.

Namun sketsa lambang negara dengan figur burung garuda yang memegang perisai Pancasila sebagaimana mengacu pada bahan sketsa garuda yang dikirim dari Ki Hajar Dewantoro diajukan kepada Panitia Lambang Negara, tetap saja belum bisa disepakati. 

Rancangan tahap pertama lambang negara tersebut mendapat masukan dari suatu Partai Islam (Masyumi) yaitu M Natsir sebagai anggota Panitia Lambang Negara untuk disempurnakan, karena adanya keberatan terhadap gambaran burung Garuda dengan bahu dan tangan manusia yang memegang perisai Pancasila, karena dianggap bersifat mitologis khayalan.

Tanggal 10 Februari 1950 menteri negara RIS Sultan Hamid II mengajukan rancangan gambar lambang negara tahap kedua, yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang. Terciptalah bentuk Rajawali- Garuda Pancasila sebagai lambang tenaga pembangun (creatif vermogen), kemudian disingkat Garuda Pancasila. 

Di sini, burung Garuda digambarkan dalam bentuk alami menyerupai Elang Rajawali yang perkasa atau figur gambarnya bergeser dari figur garuda dalam mitologi menjadi figur elang Rajawali seperti lambang negara-negara besar di dunia, dan perisai Pancasila dikalungkan pada dada burung Elang Rajawali Garuda Pancasila. 

“Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Parlemen RIS melalui Perdana Menteri RIS, yaitu Mohammad  Hatta,”

Tanggal 11 Februari 1950 rancangan lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS Sultan Hamid II diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS –Pemerintah dan Parlemen RIS yang dipimpin oleh Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta. “Ketika itu gambar bentuk kepada Rajawali Garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul.

Tanggal 11 Februari 1950 inilah secara resmi saat pertama bangsa Indonesia mempunyai lambang negara, yang diberi nama Bhineka Tunggal Ika. Kemudian lambang negara ini diterima oleh  Pemerintah dan Parlemen (DPR) RIS dan ditetapkan sebagai Lambang Negara RIS berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Konstitusi RIS 1949. 

“Tanggal 15 Februari 1950, Presiden Soekarno memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta,” katanya.

Tanggal 20 Februari 1950, lambang negara yang dirancang Menteri Negara RIS Sultan Hamid II dan juga sebagai Koordinator Panitia Lambang Negara, sudah terpasang di dalam ruang sidang Parlemen RIS Istana Merdeka Penjambon Jakarta yang dibuka oleh Presiden Soekarno.

Akan tetapi di akhir Februari 1950, Sultan Hamid II mendapat saran dari Presiden Soekarno untuk menyempurnakan kembali pada bagian kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang terlihat ‘gundul’ karena terkesan bagian kepalanya seperti kepala burung Elang Rajawali Amerika Serikat. Agar diberikan ‘jambul’ di garuda lambang negara tersebut.

Sekitar awal Maret 1950, Sultan Hamid II mengajukan kembali lukisan lambang negara yang sudah diperbaiki dengan mengubah bagian kepala burung Elang Rajawali Garuda Pancasila menjadi ‘berjambul’. Tetapi gambar tersebut masih mendapatkan masukan dari Presiden Soekarno karena pada bagian cakar kaki yang mencengkram pita yang terlihat menghadap ke belakang. 

Sultan Hamid II pun mengubah lukisan di bagian cakar kaki sehingga menghadap ke depan, ketika mencengkram pita berisi frase Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan bagian lain sudah sama seperti gambar lambang negara sekarang ini.

Terkait seluk beluk sejarah asal usul lambang negara garuda pancasila tersebut, telah dituangkan ke dalam Tesis S2 Turiman Fachturahman di Universitas Indonesia (UI) yang dilakukan sejak 1997 hingga 1999, dengan judul “Sejarah Hukum Lambang Negara Republik Indonesia”. Pada tahun 2000 jadi rekomendasi Pasal 36 A Amandemen kedua UUD Negara RI 1945. Kemudian dilanjutkan pada 2010 hingga 2014 menjadi disertasi S3 di Undip dengan judul “Semiotika Hukum Lambang Negara Republik Indonesia (Studi sejarah hukum dan pembacaan Pancasila sebagai cita-cita hukum berdasarkan lambang negara)”. “Jadi, saya melakukan proses lanjutan itu sejak 1999 hingga 2014,” ujarnya. (JB/bangjo.co)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here